Tugas dan Fungsi DJPBN

Tugas dan Fungsi DJPBN

 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan:

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara

Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara

Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara

Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara serta pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah

Verifikasi dan akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP)

Pelaksanaan akuntansi pusat dan penyusunan laporan keuangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pengembangan sistem informasi perbendaharaan negara; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

I. Sekretariat Direktorat Jenderal:

Koordinasi dan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan pelaporan Direktorat Jenderal

Pelaksanaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal

Pelaksanaan urusan keuangan Direktorat Jenderal

Pelaksanaan urusan perlengkapan Direktorat Jenderal

Pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana, dan pemantauan akuntablitas kinerja Direktorat Jenderal

Koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat

Pelaksanaan tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal

Pengelolaan rumah tangga Kantor Pusat Direktorat Jenderal

II. Direktorat Pelaksanaan Anggaran:

Penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran

Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran

Penyiapan dan penyelesaian pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran

Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi APP

Evaluasi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran

Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat

III. Direktorat Pengelolaan Kas Negara:

Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kas

Penyusunan petunjuk teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas

Pemberian petunjuk teknis pencairan dana pinjaman dan hibah luar negeri

Pemantauan dan verifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan dan perkembangan kas

Pemberian petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kompensasi utang kepada negara

Pembinaan kebendaharaan

Pengelolaan kas negara

Pelaksanaan pembayaran kewajiban pemerintah atas beban rekening Bendahara Umum Negara, rekening Kas Negara dan rekening Pemerintah Lainnya

Penatausahaan rekening Bendahara Umum Negara, rekening Kas Negara, Rekening Khusus dan Rekening Pemerintah Lainnya

verifikasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kas dan program pensiun

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat

IV. Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara:

Penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara

Penyusunan sistem dan prosedur pengadaan, pengamanan, pemanfaatan dan status penguasaan Barang Milik Negara

Penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan status Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

Penatausahaan dan pelaporan serta penyusunan daftar Barang Milik/Kekayaan Negara

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara

Pengusulan Peraturan Pemerintah dan penatausahaan penyertaan modal negara dan investasi pemerintah beserta perubahannya

Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang dimanfaatkan oleh badan-badan yang status asetnya bukan kekayaan negara yang dipisahkan

Penatausahaan dan pengamanan Barang Milik/Kekayaan Negara hasil likuidasi Kementerian Negara/Lembaga, perusahaan negara, dan badan-badan lainnya

Pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara

Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat

V. Direktorat Pengelolaan Surat Utang Negara:

Penyiapan pelaksanaan transaksi, pengelolaan kewajiban pembayaran bunga dan pokok, serta penyusunan proyeksi kebutuhan dana kas negara untuk pembayaran kewajiban

Penyusunan strategi portofolio dan pengembangan instrumen, penyiapan rumusan peraturan terkait dengan kegiatan pengelolaan Surat Utang Negara, pengembangan prosedur operasi standar dan pengukuran kinerja, serta evaluasi kinerja pengelolaan portofolio dan kepatuhan

Pelaksanaan manajemen portofolio dan risiko, analisis keuangan dan pasar obligasi, publikasi tentang pengelolaan Surat Utang Negara yang transparan, dan pencatatan serta pelaporan akuntansi Surat Utang Negara

Penyiapan dan pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, program komputer, perangkat keras, instalasi jaringan, serta pengolahan data dan penyajian laporan

Pengembangan pasar sekunder Surat Utang Negara yang likuid

Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat

VI. Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri:

Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah luar negeri

Penganalisaan sumber-sumber pendanaan dan kelayakan proyek-proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penyiapan dokumen, serta penatausahaan perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

Pembinaan terhadap mekanisme dan prosedur penatausahaan atas penarikan dan penyaluran pinjaman dan hibah luar negeri

Pelaksanaan verifikasi dan pemberian persetujuan terhadap pengajuan penarikan dana pinjaman luar negeri

Pelaksanaan verifikasi atas tagihan dan pembayaran kembali pinjaman luar negeri

Penerbitan surat perintah pembayaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pencairan dan/atau pembayaran kembali pinjaman luar negeri

Analisis,evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan pinjaman dan hibah luar negeri

Penyusunan data, pelaporan dan proyeksi penarikan dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman dan hibah luar negeri

Penyusunan naskah perjanjian hibah penerusan pinjaman/hibah luar negeri

Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat

VII. Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman:

Penyiapan perumusan kebijakan penerusan pinjaman dari luar negeri

Penyiapan perumusan kebijakan penyaluran dana pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri

Penyiapan perumusan kebijakan dan pengelolaan pembiayaan kredit program

Pelaksanaan analisis dan evaluasi pemberian pinjaman

Penyiapan perumusan perjanjian penerusan pinjaman dari luar negeri

Penyiapan perumusan perjanjian pinjaman atas pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri

Perencanaan pengembalian pinjaman dan perkiraan kebutuhan dana untuk pinjaman serta kebutuhan lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan negara

Penyiapan perumusan perjanjian pinjaman atas pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri

Pengajuan dan perintah pembayaran tagihan-tagihan atas beban rekening RDI dan RPD

Penatausahaan penerusan dan penyaluaran pinjaman pemerintah

Evaluasi dan pemantauan penggunaan dana serta pengembalian pinjaman

Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat

VIII. Direktorat Informasi dan Akuntansi:

Pengembangan sistem informasi perbendaharaan

Pembinaan jabatan fungsional perbendaharaan

Pengembangan sistem aplikasi dan program serta penyelenggaraan dukungan teknis pengolahan data

Perumusan struktur dan klasifikasi perkiraan

Pembinaan sistem dan akuntansi instansi dan unit fiskal lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran

Penyelenggaraan akuntansi pusat

Penyelenggaraan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan instansi pemerintah

Evaluasi kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat

Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat

IX. Kantor Wilayah Perbendaharaan:

Penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran, serta penyampaian pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan

Penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan pelaksanaan di daerah

Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran

Pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran

Pembinaan teknis sistem akuntansi

Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan

Pembinaan pengelolaan kekayaan negara dan penerimaan negara bukan pajak

Pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara umum negara

Verifikasi dan penatausahaan pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Pelaksanaan kehumasan

Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah

X. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN):

Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan

Penerbitan surat perintah pencairan dana dari Kas Negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara)

Penyaluran pembiayaan atas beban APBN

Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara

Pengiriman dan penerimaan kiriman uang

Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri

Penatausahaan penerimaan negara bukan pajak

Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi

Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan

Pelaksanaan kehumasan

Pelaksanaan administrasi KPPN                        Profil DJPBN

Sejarah

Rencana Strategis

Visi dan Misi

Organisasi

Struktur Organisasi

Tugas dan Fungsi

Profil Pejabat

Alamat Kantor

Jumlah Pengunjung :