Piutang medio Triwulan I tahun 2022 pada Provinsi Kalimantan Barat

 

Analisis Tematik: Piutang

 

A.    Data Jumlah Piutang pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Konsolidasian

 

Tabel 1 Posisi Piutang Konsolidasian Pemerintah Pusat

Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Piutang	Jumlah Piutang
		31 Mar 2022	31 Des 2021
1.	Piutang Pendapatan	3.351.288.878	969.385.006.496
2.	Piutang Lainnya	0	3.881.052.203
3.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(404.782.456.915)
	Jumlah	3.351.288.878	568.483.601.784

 

Tabel 2 Posisi Piutang Konsolidasian Pemerintah Daerah

Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Piutang	Jumlah Piutang
		31 Mar 2022	31 Des 2021
1.	Piutang Pendapatan	646.802.678.786	877.268.715.601
2.	Piutang Lainnya	128.290.834.740	71.655.154.511
3.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(273.662.766.862)	(272.007.503.453)
	Jumlah	501.430.746.664	676.934.366.659

 

Tabel 3 Posisi Piutang Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Piutang	Jumlah Piutang
		31 Mar 2022	31 Des 2021
1.	Piutang Pendapatan	650.153.967.664	1.869.963.372.017
2.	Piutang Lainnya	128.290.834.740	158.135.441.768
3.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(273.662.766.862)	(783.406.856.320)
	Jumlah	504.782.035.542	1.244.691.957.464

 

Tabel 4 Posisi Piutang Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah

Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Piutang	Jumlah Piutang
		31 Mar 2022	31 Des 2021
1.	Piutang Pajak	135.900.860.135	1.181.807.911.365
2.	Piutang Bukan Pajak	514.253.107.529	688.155.460.652
3.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.723.749.403	1.723.749.403
4.	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan TGR dan TP	0	56.640.000
5.	Piutang Lain-Lain	126.567.085.337	156.355.052.365
6.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(273.662.766.862)	(783.406.856.320)
	Jumlah	504.782.035.542	1.244.691.957.464

 

B.    Kualitas Ketertagihan Piutang

Penentuan kualitas piutang dan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam PMK Nomor 69/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Posisi piutang konsolidasian pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada 31 Maret 2022 sebesar Rp504.782.035.542,-. Jumlah tersebut mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.244.691.957.464,- atau turun sebesar Rp739.909.921.922,- atau 59,44 persen. Penurunan jumlah piutang konsolidasian tersebut dibarengi dengan turunnya jumlah penyisihan piutang tak tertagih. Posisi penyisihan piutang tak tertagih per 31 Maret 2022 sebesar (Rp273.662.766.862),- turun Rp509.744.089.458,- atau 65,07 persen dari posisi per 31 Desember 2021 sebesar (Rp783.406.856.320),-. Turunnya jumlah piutang konsolidasian dan penyisihan piutang tak tertagih tersebut dapat mengindikasikan ketertagihan piutang.

 

C.   Langkah Strategis Penagihan Piutang pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pengurusan piutang negara diatur dengan PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Instansi pemerintah wajib melakukan penagihan piutang sebanyak tiga kali. Apabila tidak berhasil, piutang tersebut diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yaitu DJKN (KPKNL). Piutang negara yang pengurusannya wajib diserahkan kepada KPKNL adalah Piutang Negara Macet yang adanya dan besarnya sudah pasti menurut hukum.

Pada Pemerintah Daerah, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berwenang melakukan penagihan piutang daerah. Piutang macet Pemerintah Daerah juga termasuk dalam pengurusan PUPN. Apabila terdapat piutang daerah yang macet setelah upaya penagihan sendiri oleh Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah wajib menyerahkan pengurusannya kepada PUPN melalui KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi Pemerintah Daerah itu berada.

 

D.   Optimalisasi Penagihan Piutang untuk Menambah Pendapatan Negara dalam rangka Meminimalisasi Terjadinya Defisit Anggaran

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mengelola dan mengadministrasikan piutang macet secara tertib. Pengadministrasian piutang macet yang buruk berpotensi kurang optimalnya upaya penagihan piutang macet. Selain itu, Pemerintah Daerah juga perlu menyusun peraturan khusus yang mengatur penyelesaian piutang macetnya agar penyelesaian piutang daerah memiliki pedoman yang pasti.

Kas dan Setara Kas pada Kalimantan Barat untuk Semester 1 Tahun 2022

 

Analisis Tematik: Kas dan Setara Kas

 

A.    Data Jumlah Kas dan Setara Kas pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Konsolidasian

 

Tabel 1 Posisi Kas dan Setara Kas Konsolidasian Pemerintah Pusat

Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Kas dan Setara Kas	Jumlah Kas dan Setara Kas
		30 Jun 2022	31 Des 2021
1.	Kas di Bendahara Penerimaan	772.500	772.500
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	459.972.839	459.972.839
3.	Kas Lainnya dan Setara Kas	81.480.878.335	81.480.878.335
4.	Kas pada BLU	561.220.606.574	561.220.606.574
5.	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah	-	-
		643.162.230.248	643.162.230.248

 

Tabel 2 Posisi Kas dan Setara Kas Konsolidasian Pemerintah Daerah

Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Kas dan Setara Kas	Jumlah Piutang
		30 Jun 2022	31 Des 2021
1.	Kas di Kas Daerah	2.154.943.151.295	1.822.192.079.951
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	337.191.615	23.493.865
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.767.045.141	1.672.873.589
4.	Kas di BLUD	417.701.420.546	283.115.070.983
5.	Kas Lainnya	19.783.361.297	18.086.627.317
6.	Setara Kas	50.269.527.282	60.000.000.000
	Jumlah	2.644.801.697.179	2.185.090.145.705

 

Tabel 3 Posisi Kas dan Setara Kas Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

No	Jenis Piutang	Jumlah Piutang
		30 Jun 2022	31 Des 2021
1.	Kas di Bendahara Penerimaan	337.964.115	24.266.365
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.227.017.980	2.132.846.428
3.	Kas Lainnya dan Setara Kas	151.533.766.914	159.567.505.652
4.	Kas pada BLU	978.922.027.120	844.335.677.557
5.	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah	2.154.943.151.295	1.822.192.079.951
	Jumlah	3.287.963.927.424	2.828.252.375.953

 

B.    Kualitas Kas dan Setara Kas

Alokasi kas dan setara kas diatur dalam PMK nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Posisi kas dan setara kas konsolidasian pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada 30 Juni 2022 sebesar Rp3.287.963.927.424,-. Jumlah tersebut mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.828.252.957.464,- atau naik sebesar Rp459.711.551.471,- atau 13,98 persen. Kenaikan jumlah saldo Kas dan setara kas tersebut disebabkan oleh naiknya secara signifikan Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah. Posisi Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Maret 2022 sebesar Rp2.154.943.151.295,- naik Rp332.751.071.344,- atau 15,44 persen dari posisi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.822.192.079.951,-. naiknya Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah tersebut dapat mengindikasikan bahwa terjadi kenaikan dana dalam Rekening khusus (special account) pemerintah yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/ atau hibah luar negeri tersebut.

C.   Langkah mengenai pengaturan  Posisi Kas dan Setara Kas diatur dengan PMK nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 tentang Akuntansi Kas. Kas dan setara kas pada pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum negara (BUN) atau bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum negara atau bendahara umum daerah.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan atau setara kas dan penguasaan dan atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah (pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah).

D.   Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dalam penyelenggaraan negara, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Tujuan utama manajemen kas yang baik adalah pemerintah mampu membiayai pengeluarannya pada waktu yang tepat dan membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo (Murwanto, Insyafiah, dan Subkhan, 2006). Sementara itu tujuan dari manajemen kas pemerintah yang efisien menurut Williams (2004) adalah seminimal mungkin menyimpan saldo menganggur, mengurangi risiko yang terkait dengan kegiatan pemerintah dan pendanaannya, menambah fleksibilitas pemerintah, dan mendukung kebijakan-kebijakan keuangan lainnya.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas. Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: Rincian kas dan setara kas, Kebijakan manajemen setara kas, dan Informasi lainnya yang dianggap penting.