Selasa, 30 Juni 2020

J.B. Sumarlin Menteri yang Mencabut Larangan Kuliah Ke Luar Negeri


Berdasarkan informasi yang beredar, pada Kamis 6 April 2017 pukul 01.20 WIB telah meninggal dunia Ibu Theresia Yostiana Sudarmi di usia 81 tahun. Kabar menyebutkan, Jenazah akan disemayamkan pada hari ini jam 12.00 WIB siang ini di rumah duka MRCC Siloam Plaza Semanggi lantai 15. Sementara pemakaman rencananya akan dilakukan pada hari Sabtu atau Minggu.
J.B. Sumarlin berperakan kecil dan kalem. Beliau memiliki cerita tersendiri perihal perawakannya yang kecil tersebut. Permulaan tahun 1969 atau awal Orde Baru, J.B. Sumarlin selaku Deputi Bidang Fiskal dan Moneter Bappenas diminta mendampingi Ketua Bappenas Widjojo Nitisastro menghadiri Sidang Kabinet Terbatas Bidang Ekonomi, di Istana Negara. Sudharmono saat itu masih sebagai Sekretaris Presidium Kabinet (tugasnya membantu Jenderal Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera). Pak Dhar (Sudharmono), dengan pembawaan serius dan lugas (terkesan ‘arogan dan seram), jarinya menunjuk ke arah Sumarlin, bertanya kepada Widjojo, “Siapa anak kecil yang duduk di belakang kursi Pak Widjojo itu?” Sumarlin langsung diperkenalkan Widjojo ke Pak Dhar. “Oh, ini tenaga yang pernah Pak Widjojo sebutkan tempo hari, yang akan ditarik ke Bappenas,” ujar Pak Dhar lagi, yang dengan nada seenaknya menimpali perkenalan Sumarlin oleh Widjojo.
Sumarlin sempat kaget, merasa bersalah, ikut duduk di belakang Widjojo menghadiri sidang kabinet  (yang hadir dalam sidang seperti itu sangat terbatas dan selektif sekali hanya oleh para menteri). Pendamping dalam sidang harus terlebih dahulu diberitahukan kepada Sekretaris Kabinet. Sumarlin lalu meminta kepada Widjojo agar pada sidang kabinet selanjutnya diizinkan untuk tidak ikut mendampingi. Widjojo tetap saja mengikutsertakan Sumarlin dalam sidang-sidang kabinet selanjutnya.
Tahun 1970 hingga 1973, penganut agama Katolik kelahiran Nglegok, Blitar, Jawa Timur, 7 Desember 1932, dengan nama baptis Johannes Baptista Sumarlin, menjabat sebagai Sekretaris Dewan Moneter. Sumarlin juga sudah mengabdi sebagai Deputi Bidang Fiskal dan Moneter Bappenas. Pada tahun1973-1983, Sumarlin menjabat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (Menpan), merangkap Wakil Ketua Bappenas dan Ketua Opstib. Kemudian, J.B. Sumarlin menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN) merangkap Ketua Bappenas tahun 1983-1988. Di antara periode itu J.B. Sumarlin ditunjuk sebagai Menteri Keuangan ad interim dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan ad interim, menggantikan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto yang wafat pada 3 Juni 1985. Langkah pertama yang dilakukan oleh Sumarlin saat itu adalah mencabut (melalui Inpres) Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendikbud dan Menteri Luar Negeri Tahun 1975 tentang larangan bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di luar negeri setelah melakukan inspeksi mendadak ke Biro Kerja Sama Luar Negeri Depdikbud dan menyadari adanya larangan tersebut. Pelarangan itu merupakan kebijakan bersama antara Depdikbud dan Departemen Luar Negeri. Mendikbud pada saat itu adalah Sjarif Thajeb, sedangkan Menteri Luar Negeri adalah Adam Malik. Sebelumnya pada Desember 1973-Januari 1974, Sumarlin juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ad-interim, karena Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro yang wafat, dan mengetuai The Intergovernmental Conference on Cultural Policies in Asia yang diselenggarakan oleh UNESCO di Yogyakarta, 10-19 Desember 1973.
Ketika dipercaya sebagai Deputi Bappenas, Sumarlin sangat intensif bekerja sebagai salah satu anggota Tim Penyempurnaan Bahan GBHN 1973, yang dipimpin oleh Sudharmono selaku Sekretaris Kabinet. Setiap tahun Sumarlin bertugas menyiapkan penyusunan Lampiran Pidato Kenegaraan yang disampaikan oleh Pak Harto setiap tanggal 16 Agustus, di depan sidang DPR, yang merupakan laporan tahunan pelaksanaan Repelita. Sumarlin sebagai anggota Tim Penyempurnaan Naskah GBHN 1973 pimpinan Sudharmono, anggota Dewan Pembina Harian Dharma Wanita pimpinan Amir Machmud (Menteri Dalam Negeri), Wakil Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah tahun 1980 pimpinan Sudharmono, atau yang sehari-hari dikenal sebagai Tim Keppres 10, serta sebagai Wakil Ketua Tim Penghimpun Bahan-Bahan GBHN 1978, 1983, juga pimpinan Sudharmono.
Keputusan Presiden Soeharto untuk mengangkat Sumarlin sebagai Mendikbud ad-interim tentunya bukan tanpa alasan. Rekam jejak Sumarlin di bidang pengelolaan perguruan tinggi semasa di Universitas Indonesia ternyata diamati Pak Harto. Selain itu, selama masa jabatannya sebagai Menpan, Sumarlin juga sangat banyak berurusan dengan guru, bahkan dianggap berjasa menaikkan harkat, martabat dan kesejahteraan para guru di seluruh Indonesia.
Pada Kabinet Pembangunan V periode 21 Maret 1988-17 Maret 1993, Sumarlin menjabat Menteri Keuangan. Setelah itu, sebelum kejatuhan rezim Orde Baru, Sumarlin dipercaya memimpin lembaga tinggi negara, selaku Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebelum dilantik (pada 10 Agustus 1993), Menteri Sekretaris Negara Moerdiono memberikan keterangan kepada pers bahwa Presiden Soeharto telah berketetapan mengangkat duet Sumarlin-Kunarto sebagai Ketua dan Wakil Ketua BPK. Artinya, Pak Harto memang memenuhi janji yang diucapkannya kepada Sumarlin lima bulan sebelumnya. Beliau dilantik sebagai Ketua BPK pada 11 Agustus 1993. Sumarlin menggantikan M. Jusuf yang dikenal luas sebagai seorang yang berdisiplin tinggi dan tidak dapat dibengkokkan untuk melanggar prinsip. Pada saat menjadi Ketua BPK, Sumarlin dibantu oleh Kunarto sebagai Wakil Ketua BPK hingga tahun 1998. Pasangan Sumarlin-Kunarto dianggap banyak pengamat sebagai pasangan yang ideal. Keduanya punya reputasi sebagai orang yang "bersih" dan berprinsip. Sumarlin adalah seorang Katolik yang taat, sedangkan Kunarto adalah seorang Muslim yang taat melakukan ibadah puasa Senin-Kamis.
"Saya sungguh merasa sangat bersyukur bisa mencapai usia 80 tahun dalam keadaan yang seperti sekarang ini saya merasa sehat rohani dan jasmani, Tidak lepas dari peran Pak Soeharto, saya cukup lama di kabinet. Banyak terima kasih untuk keluarga Pak Harto. Yang dewasa ini saya sedang pikirkan bersama kawan-kawan pejuang-pejuang bangsa ini adalah bagaimana pembangunan nasional kita ini cepat terus berjalan mulus, lancar, di atas landasan rel yang benar untuk mencapai cita-cita seperti diamanatkan mukadimah UUD 45 itu." Ultah ke 80 tgl 7 de 2012.

Sumber :
https://tokoh.id/tokoh/ensiklopedi/jb-sumarlin/

Putra dari Nglegok Kediri yang Menjadi Menteri Keuangan : J.B. Sumarlin


Prof. Dr. Johannes Baptista Sumarlin adalah seorang pemuda yang lahir di Nglegok, Blitar, Jawa Timur, 7 Desember 1932. J.B. Sumarlin lahir dari pasangan Sapoean Pawirodikromo dan Karmilah. Orang tua J.B. Sumarlin adalah seorang buruh tani. Kakek dari jalur ibu, Toedjo Towinangoen, seorang petani yang memiliki sawah dan pekarangan luas di Desa Ngadirejo. Nenek dari jalur ibunya bernama Raminah. Ngadirejo di masa itu termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Di utara desa, Gunung Kelud menjulang gagah.
J.B. Sumarlin menamatkan Sekolah Dasarnya di Blitar di SD Negeri I pada tahun 1944. Sumarlin melanjutkan sekolah ke SMP di Kediri dan pindah Yogyakarta sampai lulus tahun 1947. SMA pun dilalui di dua kota yakni Yogyakarta dan Jakarta. Sumarlin melanjutkan  ke SMA Negeri I Yogyakarta dan SMA I, Budi Utomo Jakarta, lulus pada tahun 1952.
J.B. Sumarlin lulusan master bergelar MA (Master of Arts) dari Universitas California, AS tahun 1960, dan lulusan doktor bergelar Ph.D dari Universitas Pittsburg, AS tahun 1968. Untuk gelar doktornya Sumarlin lulus dengan disertasi berjudul Some Aspects of Stabilization Policies and Their Institutional Problems: The Indonesian Case 1950-1960. Sebelum mengabdi di lingkungan pusat kebijakan ekonomi, lulusan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE-UI) tahun 1958, ini sejak tahun 1957 sudah menjadi asisten dosen di UI. Sejak tahun 1965 diangkat menjadi dosen. J.B diangkat sebagai guru besar FE-UI tahun 1979. Sumarlin meraih gelar master (MA) dari Universitas California, Berkeley, AS (1960) dan gelar doktor dari Universitas Pittsburg, AS (1968).
JB. Sumarlin beristrikan Theresia Yostiana Soedarmi, dikaruniai 5 orang putra, dan 6 orang cucu. Di rumahnya yang luas itu, juga tinggal bergabung dengan anak dan beberapa cucunya empat orang anak. Anak anak J.B. bernama Ignatius Widyantoko, Sylvia Efie Widyantari, Antonius Widyatma, Fransiskus Widyanata, dan Khristina Widyastuti
Karier J.B. Sumarlin adalah :
  • Asisten dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) (1957)
  • Dosen dan selanjutnya guru besar FE UI (1960-sekarang)
  • Staf Ahli Menteri Keuangan (Prof. Dr. Ali Wardhana), Desember 1968-Mei 1969
  • Sekretaris Dewan Moneter (1970-1973)
  • Deputi Ketua Bappenas bidang Fiskal dan Moneter (1969-1973)
  • Anggota MPR (1972-1988)
  • Wakil Ketua Bappenas (1973-1982)
  • Ketua Opstib, merangkap Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (1973-1983)
  • Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, merangkap Ketua Bappenas (1983-1988)
  • Menteri Pendidikan ad interim (1985)
  • Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan V (1988-1993)
  • Ketua BPK 1993-1998
  • Presiden Komisaris (Independen) Asuransi Ramayana Tbk. ( ASRMi )
  • Guru Besar (Emeritus), Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (2008-sekarang)
Pada masa perang revolusi, Sumarlin ikut bergerilya sebagai anggota Palang Merah Indonesia, dan sebagai anggota TNI di Jawa Timur. Atas pengabdiannya, J.B. menerima tanda kehormatan dari pemerintah RI berupa Bintang Mahaputra Adiprana III pada tahun 1973. Pada tahun 1975 J.B. menerima Bintang Grootkruis in de Orde van Leopold II dari pemerintah Belgia.
J.B. Sumarlin merupakan salah satu arsitek ekonomi Indonesia bersama para ahli ekonomi lainnya, seperti Widjojo Nitisastro, Emil Salim dan Ali Wardhana. Para ahli tersebut dijuluki sebagai “mafia Barkeley”. Julukan yang muncul karena para penentu dan pengambil keputusan di bidang ekonomi masa  Soeharto adalah para doktor ekonomi lulusan berbagai universitas dari lingkungan Barkeley, Amerika Serikat.

Sumber :
https://tokoh.id/tokoh/ensiklopedi/jb-sumarlin/

SUMMARY FINANCIAL MANAGEMENT FLEXIBILITY ANALYSIS TOWARDS FINANCIAL PERFORMANCE ON HEALTH SECTOR PUBLIC SERVICES INSTITUTION BEFORE AND AFTER THE APPLICATION OF FINANCIAL MINISTER DECREE NUMBER: 273/KMK.05/2007 (A Study in RSUP DR. Soeradji Tirtonegoro, Klaten)


CHAPTER I

1.1.     Background
A health institution as BLU has a function as a service business unit which provide social services in health sector. Hospital management system after the Public Service Institution concept will change from Public goods which has the characteristics of hospital organizational bureaucracy such as legislation, regulation, otorization, and control towards the units supervised by the hospital into a Semi Public Goods which refer to services, and has the characteristics of non profit and Internal Services Agencies which give power to each of the Instalation and other work units with a semi autonomy or autonomy pattern.
Based on the Finance Minister Decree Number 273/KMK.05/2007 dated 21 Juni 2007 and the Health Minister Decree Number 756/MenKes/SK/VI/2007 dated 26 Juni 2007, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten was appointed as a Hospital with Public Services Institution's Financial Management Pattern. With the status change, the hospital is set to manage and process the funds so that it can produce from its investment and potential effectively, efficiently, transparently, and accountably. This BLU concept aims to improve the performance and the quality of the services to the stakeholders. If this BLU concept can be optimally utilized, it is expected to continue on to the development and application of good governance in the RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro management. In the future, the concept of independent health services can be applied completely.

1.2.     Research Objectives
This research aims to test the difference in financial performance before and after the application of PK-BLU and evaluate the application of PK-BLU if its financial management flexibility may improve the financial performance of RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten as a BLU work unit.


CHAPTER II

2.1.       Literature Review
Mahmudi (2010) suggested that there are several analysis technique for local government financial reports, that is:
1.    Variance Analysis
     This analysis is generally used to analyze the budget realization reports which done by evaluating the differences between the budget and the actual.
2.    Financial Ratios Analysis
This analysis is a comparison between two numbers which data were obtained from the financial reports. This analysis can be used to interpret the performance development from year to year.
3.    Trend Analysis
This analysis is done to identify the tendency both the increase and the decrease of performance within a specific time period.
4.    Regression Analysis
Regression analysis is done to test the influence of independent variable on the dependent variable. This analysis is beneficial for public policy research which results can be applied by the government.
5.    Prediction Analysis
The financial report data can also be used for prediction analysis of projection. For example, to predict next year income, the data for the current year and the previous years may also be used as prediction basis.

2.2.      The definition of BLU according to Chapter 1 UU No. 1/2004 about State Finance is an institution within the government scoper which was established to provide services to the community in the form of goods and/or services which are sold without porift orientation and perform its activities based on the efficiency and productivity principles.
2.2.      Previous Research
A research on financial performance differences before and after the application of PPK-BLU in an institution was done by Wijayaningrum (2011) in a thesis entitled " Financial Management Flexibility Analysis towards Financial Performance on Health Sector Public Services Institution before and after the Application of PPK-BLU (A Study in RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta)". The result of the research showed that before converted into BLU the financial performance of RSUP Dr. Sardjito experienced a decrease in margin ratio, current ratio, quick ratio, ROA ratio and ROE ratio. however, after BLU was applied, the hospital has successfully improved its financial performance effectively and efficiently according to the purpose of PPK-BLU.

Another research was also done by Prihandini (2007) with a thesis entitled " Financial Performance Analysis on Public Services Institution and Identification of its Tax Subject (A Study in RSUP Fatmawati Jakarta)". The result of this research shows that before the hospital was a BLU, the financial performance of RSUP Fatmawati experienced a decrease which can be seen in the operating margin ratio, current ratio, quick ratio, ROA ratio dan ROE ratio. The decrease was caused due to the net balance of the activa was partly used on constant investment which has a very low level of investment return. After BLU, there was a decrease in the liquidity ratio which was shown in the reduction of idle cash such as time deposits. However, there were also increases in the ratios of total assets turnover, fixed assets turnover, current assets turn over, which indicated an increasing level of management efficiency level.


CHAPTER III

To compare the financial performance before and after the application of PPK-BLU in RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten based on its financial reports, there is a need for standard measurements, that is financial ratios as financial performance evaluation indicators. Based on several sources likes, Brigham and Ehrhardt (2005), Brigham and Houston (2007), and others the financial ratios used to analyze the financial performance in this research are as follow.

1)   Current Ratio                                  =          Current Asset   x 100%
 Current liabilities
2) Quick Ratio                                    =          Current Asset-Inventoeries x 100%
                                                                                    Current Liabilities
3) Cash Ratio                                      =          Cash                             x 100%
                                                                        Current Liabilities
4) Debt Ratio                                      =          Total Assets-Total Equity x 100%
                                                                                    Total Assets
5) Rasio Solvabilitas                           =          Total Assets   x 100%
                                                                        Total Account Payables
6) Working Capital to Total Assets    =          Current Assets – Current Liabilities
                                                                                                Total Assets
7) Net Days Revenue in A/R              =          Receivables
                                                                        (Operational Income/365)
8) Net Activa on Total Activa                        =          TotalAktiva bersih  x 100%
                                                                           Total Asets
9) Total Asset Turnover Ratio =          Sales             x 100%
                                                                        Total Assets
10) Collection Period                          =          Account Receivables  x 100%
                                                                                    Sales
11) Return On Investment Ratio        =          EBIT + Depreciation     x 100%
                                                                        Capital Employed
12) Return On Asset Ratio                 =          Net Income    x 100%
                                                                        Total Assets
13) Inventory Turnover Ratio             =          Sales    x 100%
                                                                        Inventory
14) Profit Margin Ratio                      =          Net Income    x 100%
                                                                        Sales

15) Cash Flow Margin Ratio              =          (Net Activa - Income) x 100%

16) Money Growth Ratio                   =          Payables (n-0)    x 100%
                                                                        Payables 0

17) Payables on Income Ratio            =          Total Payables    x 100%
                                                                        Total Income

18) Income Growth Ratio                   =          Income (n-0)    x 100%
                                                                        Income 0

19) Fund Growth Ratio                      =          Fund (n-0)    x 100%
                                                                        Fund 0

20) Activa Growth Ratio                    =          Activa (n-0)    x 100%
                                                                        Activa 0

21) Passiva Growth Ratio                   =          Passiva (n-0)    x 100%
                                                                        Passiva 0



CHAPTER IV

4.1.            The Result of Financial Performance Analysis of RSUP Dr. Soeradji
            Tirtonegoro Klaten before BLU

The financial performance analysis data of RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten before becoming a BLU are the financial reports from the year 2003, 2004, 2005, and 2006 as well as their financial ratios as a comparison towards the financial report for before becoming a BLU or after becoming a BLU.
If we evaluate the financial reports from the year 2003 to 2006, we can see a significant increase in the operational income. The comparison of the income between 2003 and 2004 are 17.67%, whereas in 2005 it increases 40%, and in year 2006 it increases 47.24%. The comparison of operational expenses in 2003 and 2004 is 19.86%, whereas in 2005 it increases 12.43%, and in year 2006 it increases 39.63%.

4.2.            The Result of Financial Performance Analysis of RSUP Dr. Soeradji
            Tirtonegoro Klaten after BLU

            The data used is the financial data of RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro from 2007 to 2010. From the reports, we can see that there was an increase in the operational income within the period. In 2007, there was a 9.83%. In 2008, it increased to 51.21%, in 2009 it increased to 59.49%, and in 2010 it hiked to 30.10%. The increase in the operational income was not in balance with the increase of operational expenses. In 2007, the operational expenses increased 22.66%. in the next years, the operational expenses increased 39.40%, 19.78%, and 34.16% consecutively.

4.3.            Financial Performance Analysis of RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
            Klaten through Statistical Test

The indicators for RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten financial performances before and after the BLU were measured based on the financial reports between 2003-2010. There were three phases in this analysis that is Descriptive Statistics before BLU periode, Descriptive Statistics after BLU periode, Hypothesis testing, and Data Analysis and Discussion.
The financial performance variables of RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten measured using the financial ratios in the period after BLU application did not show significant changes compared to before the application of BLU. The change in the status to BLU in 2007 did not cause the financial management performance of RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten becomes better or worse.
The absence of evidences for all hypothesis indicate that the financial performance of RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten before the BLU application has no significant differences if compared to the financial performance after the BLU when seen from the liquidity ratio, solvability, variance, proportion and financial growth.


CHAPTER V

5.1.       Conclusion
1.      The financial performance analysis in RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten done in this research was only based on the financial reports provided by RSUP Dr. Soeradji tirtonegore Klaten before and after the BLU was applied. This research was not done in-depth or by taking external factors and macro economy into account.

2.      Even though it is currently a BLU, RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten can directly utilize the operational income in which the surplus is used to fund the operational expenses for the continuity of the services to the community.

5.2.       Recommendation
1.      Government institutions with a BLU status and apply the PPK-BLU may improve their financial performance by utilizing the flexibility given optimally in PPK-BLU, that is by using the direct income for operational and using the surplus for investment that can increase the BLU income.
  1. The financial performance can also be improved by optimally and efficiently utilizing the investment owned in the activa to improve services to the community.



References



Badan Pengawas Pasar Modal, Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan, Jakarta, 2002.

Cooper, Donald R. dan Schindler, Pamela S. 2010.   Business Research Methods. The McGraw-Hill Companies. Inc. New York.

Hanafi, M. Mamduh Dr, MBA, dkk. 1995. Analisis laporan Keuangan, Edisi Revisi; UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
_____, M Mamduh dan Abdul Halim. 2003. Analisis Laporan Keuangan, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Husnan, Suad dan Pudjiastuti, Enny. 2006. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. UPP AMP YKPN. Yogyakarta

Jones, Charles P. 2000.  Investment : Analysis and Management, John Wiley & Sons Inc, New York.

Kusumawati, Ika Henni, Analisis Kinerja Keuangan PT. Semen Cibinong Sebelum dan Sesudah Akuisisi, Fakultas Ekonomi UMM, Malang,  2007                  .

Mahmud, Abdul Halim. 2003. Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Pertama, UPP STIE YKPN, Yogyakarta.

Mahmudi, 2010, Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, edisi keempat,            UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mulyadi. 1997. Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat dan Rekayasa, Edisi Kedua, STIE YKPN, Yogyakarta.

Norpatiwi, A.M. Vianey, Aspek Value Added Rumah Sakit Sebagai Badan Layanan Umum, sebuah artikel, Jakarta, 2006.

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Jakarta, 2005.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Jakarta, 2004.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Jakarta, 2003.

Riyanto, Bambang. 1997. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi 4, BPFE, Yogyakarta.

Sari, Carolina Candri Prihandini. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Badan layanan Umum dan Penentuan Subjek Pajaknya (Studi Kasus pada RSUP Fatmawati Jakarta), Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2007.

Sartono, A. 2001. Manajemen Keuangan. Edisi 3, BPFE, Yogyakarta.

Priyanto, Duwi. 2010. Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS. Gava Media, Yogyakarta, 2010

Syamsudin, Lukman. 2002. Manajemen Keuangan Perusahaan. PT. Raja Grafindo. Jakarta.

Warsono. 2002. Manajemen Keuangan Perusahaan, Jilid I, Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Penerbit UMM Press, Malang.
_______. 2003. Manajemen Keuangan Perusahaan, Edisi Ketiga, Bayumedia, Malang.

Wijayaningrum, Etika, Analisis Pengaruh Flesibilitas Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Sebelum dan Sesudah Penerapan PPK-BLU (Kasus pada RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta), Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Yogyakarta,  2011.
Widayat, Wahyu, Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Sebelum dan Selama Krisis Moneter (Studi Kasus pada perusahaan industry tekstil dan produk tekstil yang go-publik di PT. Bursa Efek Jakarta), Fakultas Ekonomi UNDIP, Semarang,  2001.

Weston, J.F dan E.F. Brigham. 1994. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Terjemahan Al Fonsus Sirait, Jilid 1, Edisi Kesembilan, Cetakan Pertama, Penerbit Erlangga, Jakarta.
______, J.F dan T.E. Copeland. 1997. Management Finance, Alih bahasa Jaka Wibisana dan Kirkbrandoko; Manajemen Keuangan, Jilid I dan II, Edisi ke-9, Penerbit Bina Rupa Aksara, Jakarta.



www. pkblu.perbendaharaan.go.id

www.rsupsoeradjitirtonegoro.co.id