SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU PADA ACARA SOSIALISASI PIUTANG DAERAH, PENILAIAN BMD, DAN APLIKASI PERSEDIAAN DALAM RANGKA LKPD 08 DESEMBER 2015

SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH

DIREKTORAT  JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

PADA ACARA SOSIALISASI PIUTANG DAERAH, PENILAIAN BMD, DAN APLIKASI PERSEDIAAN DALAM RANGKA LKPD

08 DESEMBER 2015

Yang terhormat,

Para pejabat Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Riau atau yang mewakili,

Para Kepala KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau atau yang mewakili,

Para Kepala Bidang dan Eselon 4 lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Riau,

Para narasumber, serta

Para peserta Sosialisasi Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah yang berbahagia,

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan mengikuti sosialisasi Piutang daerah, Penilaian Barang Milik daerah (BMD), dan Aplikasi Persediaan dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),  pada hari ini, dengan sehat walafiat.

Bapak, Ibu  hadirin yang berbahagia

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi awal mula pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dalam undang-undang tersebut mengamanatkan kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya tahun 2015.

Mengelola piutang daerah menjadi lebih baik, khususnya untuk piutang daerah tidak tertagih merupakan hal yang harus dihadapi Pemda Provinsi Riau sehingga status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah disandang beberapa pemerintah daerah saat ini masih perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Ada 4 hal yang mempengaruhi laporan penilaian BMD adalah: pengelolaan asset, penilaian asset, pengurusan piutang daerah dan lelang asset. Semua barang yang dibeli dengan menggunakan dana APBN atau APBD sudah pasti menjadi milik negara atau daerah. Adapun sumber perolehan barang diantaranya adalah pembelian yang menggunakan APBN/APBD, serta perolehan yang sah melalui hibah ataupun sumbangan.

Pengelolaan Barang Persediaan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam menyimpan dan menyalurkan barang, menatausahakan dan membuat laporan penerimaan dan pengeluaran barang sebagai bahan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara profesional,

 Bapak, Ibu  hadirin yang berbahagia

Adanya sosialisasi ini diharapkan jajaran SKPD dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana menindaklanjuti piutang daerah yang macet dengan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan khususnya perwakilan Kementerian Keuangan di Riau.

Tujuan diadakannya kegiatan sosialisasi ini adalah memberikan pembelajaran bagi semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat. Sebab segala sesuatu yang dibeli atau dibangun dengan APBN atau APBD bersumber dana dari masyarakat juga, oleh karena itu pengrusakan ataupun pembakaran yang dilakukan sebenarnya sangat merugikan masyarakat.

Sosialisasi ini secara khusus bertujuan agar peserta diharapkan dapat : 

1.    Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam tahapan perencanaan kebutuhan barang, penganggaran, pengadaan, penyimpanan hingga pendistribusiannya;

2.    Mampu mengerti dan memahami metode/teknik penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran barang secara tepat dan efisien bagi penyimpan barang/pembantu penyimpan barang  maupun calon penyimpan barang. 

Kami juga berharap bahwa,  kegiatan sosialisasi ini  dapat menjadi  sarana  silaturahmi antara jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau dengan rekan-rekan pemerintah daerah untuk memperlancar koordinasi dan komunikasi khususnya dalam pelaksanaan pertukaran data antar  instansi.

Pada Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara diseminasi ini, semoga acara kita ini mendapat ridho dari Allah SWT dan Bapak/ Ibu peserta sosialisasi dapat mengikuti kegiatan dari awal hingga berakhirnya  acara.

Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim, secara resmi sosialisasi Sistem Akuntansi Instansi  yang mengambil tema :

“Sinergi Penyusunan LKPD Kota dan Kabupaten Lingkup Riau Menuju Pelaporan LKPD yang Akuntabel “;

Secara resmi saya nyatakan dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.