SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU PADA ACARA SOSIALISASI PENCATATAN ASET PADA LKPD DAN GOVERNMENT FINANCIAL STATISTICS 15 NOPEMBER 2016

SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH

DIREKTORAT  JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

PADA ACARA SOSIALISASI PENCATATAN ASET PADA LKPD DAN GOVERNMENT FINANCIAL STATISTICS

15 NOPEMBER 2016

Yang terhormat,

Para pejabat Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Riau atau yang mewakili,

Kepala KPPN Pekanbaru Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau atau yang mewakili,

Para Kepala Bidang dan Eselon 4 lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Riau,

Para narasumber, serta

Para peserta Sosialisasi Pencatatan Aset pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Government Financial Statistics yang berbahagia,

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan mengikuti sosialisasi Pencatatan Aset pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Government Financial Statistics dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),  pada hari ini, dengan sehat walafiat.

Bapak, Ibu  hadirin yang berbahagia

Sejak PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berlaku, salah satu tolok ukur kinerja pemda dapat dilihat dari laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), yang terlebih dahulu diaudit oleh BPK. Informasi dalam LKPD harus dapat memenuhi kebutuhan penggunanya, yang menurut SAP adalah masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, donatur, investor, pemberi pinjaman, dan pemerintah.

Manajemen aset yang memadai seharusnya meliputi proses pengadaan aset, serah terima aset, inventarisasi aset, akuntansi aset sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik derah (Simak BMD), dan penyusunan laporan keuangan.  Kalau semua proses berjalan dengan baik maka informasi mengenai aset suatu daerah akan akurat dan laporan keuangannya terhindar dari opini disclaimer.

Pengelolaan dan pencatatan aset harus dilakukan dengan baik, transparan, akuntable, tertib administrasi, efisien dan efektif, melalui kinerjanya pemda setiap tahun. Cermin keberhasilan tersebut adalah dengan LKPD yang mendapatkan opini WTP oleh Auditor Negara BPK RI.

GFS (Government Financial Statistics) adalah sistem pengumpulan data statistik keuangan mengenai kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan negara, dalam format yang sesuai untuk analisis ekonomi dan dapat diterima secara internasional.

Data yang ada di dalam proses perencanaan hingga pelaporan keuangan negara nantinya dapat diolah menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan penganggaran. Langkah awal yang dilakukan dalam penerapan GFS adalah reformasi dalam pelaporan keuangan yaitu penerapan akuntansi berbasis akrual. Data yang disajikan dalam laporan keuangan yang berbasis akrual akan menambah kualitas informasi yang disajikan pada GFS. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kerja samanya sehingga GFS dapat kami selesaikan tepat waktu.

Bapak, Ibu  hadirin yang berbahagia

Adanya sosialisasi ini diharapkan jajaran SKPD dapat lebih mengerti dan memahami bagaimana menindaklanjuti permasalahan pencatatan aset.

Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Di Indonesia sendiri sudah banyak daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK tapi tidak sedikit pula yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian. Salah satu permasalahan pemberian opini WDP terhadap LKPD adalah adanya pengelolaan aset atau barang milik daerah/negara yang masih harus diperbaiki. Permasalahan dari pengelolaan aset ini adalah masalah yang cukup mendapat perhatian dari BPK. Tidak sedikit LKPD yang mendapat WDP karena masalah pengelolaan aset.

Sosialisasi ini secara khusus bertujuan agar peserta diharapkan dapat : 

1.    Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pencatatan dan manajemen aset;

2.    Mampu mengerti dan memahami metode/teknik pencatatan aset secara tepat dan efisien. 

Kami juga berharap bahwa,  kegiatan sosialisasi ini  dapat menjadi  sarana  silaturahmi antara jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau dengan rekan-rekan pemerintah daerah untuk memperlancar koordinasi dan komunikasi khususnya dalam pelaksanaan pertukaran data antar  instansi.

Pada Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada acara sosialisasi ini, semoga acara kita ini mendapat ridho dari Allah SWT dan Bapak/ Ibu peserta sosialisasi dapat mengikuti kegiatan dari awal hingga berakhirnya  acara.

Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim, secara resmi sosialisasi Pencatatan Aset pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Government Financial Statistics  yang mengambil tema :

“Aset Kredibel Menuju Pelaporan Keuangan Daerah yang Akuntabel “;

Secara resmi saya nyatakan dibuka.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.