Keynote Speech Pada Acara Penyerahan Penghargaan WTP atas LKPD TA 2021 Lingkup Provinsi Kalimantan Barat

 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

 

Keynote Speech

Pada Acara Penyerahan Penghargaan WTP atas LKPD TA 2021 Lingkup Provinsi Kalimantan Barat

(Kamis, 20 Oktober 2022)

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat  Siang, dan Salam Sejahtera untuk kita semua…

 

Yang  saya hormati:

·          Para Anggota FORKOMPIMDA Provinsi Kalimantan Barat

·          Para Walikota/Bupati Lingkup Provinsi Kalimantan Barat

·          Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat

·          Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Barat

·          Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat

·          Kepala BI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

·          Kepala OJK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

·          Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat

·          Para Kepala Kanwil di lingkup Kementerian Keuangan

·          Kepala Satuan Kerja UAPPA-W lingkup Kalimantan Barat

·          Para Hadirin Sekalian…

 

 

 

Syukur Alhamdulillah, segala puji kita persembahkan ke hadirat Allah, SWT, atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita berkesempatan untuk hadir secara daring pada acara Penyerahan Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD} TA 2021 Lingkup Provinsi Kalimantan Barat.

 

Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai sarana koordinasi, sinergi, dan penyebarluasan informasi kinerja LKPD dan LKKL sampai dengan Desember 2021 pada wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Saya sampaikan apresiasi pula atas pemberian penghargaan kepada LKPD yang mendapat predikat WTP periode tahun 2021 dari Kementerian Keuangan serta pemberian penghargaan LKKL kepada Satuan Kerja Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) terbaik periode 2021 lingkup wilayah Kalimantan Barat dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta melaksanakan pelaporan keuangan yang kredibel dan akuntabel.

Hadirin sekalian,

Pencapaian laporan keuangan yang WTP tersebut tidak lepas dari perjalanan Republik Indonesia dalam membangun tata Kelola yang akuntabel. Ketika Pemerintah daerah berupaya untuk tetap mempertahan WTP, beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah berkenaan. Pemerintah Daerah harus memperhatikan efektivitas dan keandalan sistem pengendalian internal dan system akuntansi yang diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah, sehingga apabila terjadi perubahan peraturan yang berdampak terhadap LKPD mampu segera ditindaklanjuti. Pemerintah harus memperhatikan kompetensi para pengelola keuangan daerah agar kesinambungan pembuatan laporan keuangan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah harus mampu melakukan atau menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pihak pemeriksa. Pemerintah daerah harus berkomitmen secara penuh dan mendukung penuh pelaksanaan pelaporan keuangan yang kredibel dan akuntabel. Pemerintah daerah selalu membangun komunikasi dan bersinergi dengan seluruh stakeholders, termasuk penguatan peran APIP dalam lingkup pemerintah daerah. Jangan dilupakan control dari DPRD untuk selalu diperhatikan oleh pemda berkenaan.

 

Hadirin sekalian,

Sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam melaksanakan wewenang koordinasi dan pembinaan, dapat kami sampaikan bahwa penghargaan WTP diperoleh oleh 14 pemerintah daerah dari 15 pemerintah daerah dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini merupakan apresiasi yang luar biasa bagi Provinsi Kalimantan Barat. Diharapkan untuk periode pelaporan berikutnya semua pemerintah daerah mampu mendapatkan penghargaan WTP, amin ya robbal alamin.

Dari 37 UAPPAW lingkup Kalimantan Barat, terdapat 12 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang mendapat penghargaan. Hal ini merupakan apresiasi yang luar biasa bagi Provinsi Kalimantan Barat.

Hadirin sekalian,

Sebagaimana sambutan Ibu Menteri Keuangan pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi yang merupakan pemberian selamat atas pencapaian WTP untuk LKPD tahun 2021 kepada pemerintah daerah dan diharapkan dapat mempertahankan pencapaian WTP yang telah diperoleh. Pencapaian WTP terhadap pemda 5, 10, dan 15 kali berturut turut merupakan pencapaian yang luar biasa.

Di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Pemda yang memperoleh opini WTP 5 kali berturut turut adalah pemda Kabupaten Kapuas Hulu, Pemda Kabupaten Ketapang, Pemda Kabupaten Kubu Raya, Pemda Kabupaten Landak, Pemda Kabupaten Mempawah, Pemda Kabupaten Sanggau, dan Pemda Kota Singkawang. Untuk pemda yang memperoleh opini minimal 10 kali berturut-turut adalah Pemda Kota Pontianak, Pemda Kabupaten Sintang, dan Pemda Kabupaten Sekadau. LKPD tahun 2021 juga menorehkan prestasi untuk pertama kalinya Kabupaten Kayong Utara meraih Opini WTP atas LKPD Kabupaten Kayong Utara. Mudah-mudahan untuk kedepan kita bisa memperoleh opini WTP minimal 15 kali berturut-turut, amin ya robbal alamin.

Dalam perspektif yang lebih luas, semestinya WTP bukan lagi hanya menjadi target pencapaian opini Laporan Keuangan namun yang lebih penting agar menjadi budaya kerja sehari-hari. Pencapaian Opini WTP juga mencerminkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel yang pada gilirannya memberikan manfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.

Para Pimpinan Daerah agar memanfaatkan momentum pencapaian Opini WTP untuk mengembangkan pembangunan daerahnya melalui penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah secara intensif/ekstensif yang dikelola secara transparan dan akuntabel.

 

Hadirin sekalian,

Hal yang luar biasa adalah kita mampu melewati pandemi Covid 19 ini dengan pencapaian meningkatnya pemerintah daerah yang memperoleh WTP pada tahun 2021. Pada APBN 2021 fokus utama masih terkait dengan pandemi Covid 19 yang saat ini terjadi, untuk melakukan penanganan pandemi, percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Prioritas Belanja Negara dalam penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi harus seiring dan sejalan agar kondisi kesehatan masyarakat terjaga dan kegiatan ekonomi yang terdampak oleh pandemi juga tetap dapat bertahan dan makin membaik prospeknya.

Pada awal periode tahun 2021, pandemi Covid masih belum menunjukkan kondisi yang membaik. Jumlah masyarakat yang terpapar cenderung fluktuatif. Kondisi yang seperti ini juga berpengaruh pada peranan APBN dalam menangani pandemi tersebut.

Kegiatan yang terkait dengan Penanganan pandemi atau dikenal dengan Program PC- PEN, yaitu :

a.  Belanja Bidang Kesehatan : terkait klaim pasien yang dirawat di RS

b.  Dana Batuan Sosial : terkait BLT, PKH, bansos tunai, bansos sembako, kartu pra kerja

c.   Beberapa Program Prioritas : terkait program padat karya pada beberapa KL, yaiu PUPR, Perhubungan, Pertanian

d.  Dukungan untuk sektor UMKM dan Korporasi: terkait BPUM, penyaluran KUR dan Pembiayaan UMi

 

Hadirin sekalian,

Pelaksanaan belanja APBN untuk sisa periode tahun 2022 ini diharapkan dapat lebih akuntabel dan transparan mulai dari sisi perencanaan, penyaluran sampai dengan pelaporannya. Untuk penyerapan APBN di Kalimantan Barat sampai dengan pertengahan Oktober 2022 ini tercatat sebesar 65,16% atau sekitar Rp.6.836.422.337.769 dari pagu awal DIPA sejumlah Rp.10.663.388.635.000. diharapkan pada akhir tahun anggaran 2022 dapat terserap minimal 94,25% dari pagu, atau dapat diusahakan terserap 100%, amin ya robbal alamin.

Dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat juga dikenal dengan penyaluran TKDD yakni Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. TKDD ini terdiri dari dana Bagi Hasul, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dana insentif daerah, dan dana desa. Realisasi TKDD sampai dengan bulan Oktober adalah 72,92% atau sebesar Rp.13.597.080.000.000 dari pagu sebesar Rp.18.647.720.000.000.

 

Bapak/Ibu yang bertanggung jawab dan memiliki alokasi dana tersebut harus dapat mencapai sasaran dan output secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan evaluasi ini menjadi sarana komunikasi dan bertukar informasi dari semua pihak yang terkait baik di Pusat maupun lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan fungsi Pemerintah benar benar hadir dan dapat dirasakan dalam melayani masyarakat.

 

Akhir kata dari saya, marilah kita mengawal penyaluran APBN/APBD di wilayah Provinsi Kalimantan Barat untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraaan masyarakat Kalimantan Barat

 

Wassalamualaikum warahmatulahi wabarakatuh,

Selamat Siang dan Salam Sejahtera untuk kita semua