Dekan Termuda UI yang Menelorkan Tax Amnesty
Bambang Brodjonegoro bertahan dua
tahun menjadi menteri keuangan. Bambang digantikan Sri Mulyani yang juga alumni Fakultas Ekonomi UI. Program unggulan Bambang adalah
disahkannya Undang-Undang Tax Amnesty. Bambang menargetkan program pengampunan pajak terkumpul Rp165
triliun. Program yang mulai afektif 18 Juli 2016 sudah mulai terlihat hasilnya
pada akhir Oktober 2016.
Bambang Permadi Soemantri
Brodjonegoro, Prof., S.E.,
M.U.P., Ph.D. lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1966. Bambang merupakan anak pertama
dari tiga saudara. Ayah Bambang, yakni Prof. Dr. Ir. Soemantri Brodjonegoro adalah mantan
Rektor UI periode 1964-1973 dan pernah Menteri
Pendidikan Nasional ke-14 RI. Bambang menikah dengan Irina Justina Zega dan memilik satun anak bernama Daniswara Brodjonegoro
Bambang menyelesaikan pendidikan formal
tingkat Strata 1 di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada Thun 1990.
Konsentrasi bidang studi yang ditekuni adalah Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi
Regional. Setahun setelah lulus S1, Brodjonegoro melanjutkan pendidikan tingkat magister
(1991-1993) pada University of Illinois di
Urbana-Champaign, Amerika Serikat, sekaligus melanjutkan program
doktoral di universitas yang sama dan lulus pada tahun 1995. Masa kecil dan sekolahnya hingga
kuliah S1 dihabiskan di Jakarta.
Bambang memiliki keahlian dalam bidang ilmu
ekonomi regional, desentralisasi fiskal, keuangan negara, ekonomi pembangunan,
ekonomi perkotaan dan transportasi serta analisis pengambilan keputusan.
Bambang menerbitkan beberapa karya tulis diantaranya
buku yang diterbitkan oleh The Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)
Singapura dan oleh Edward Elgar, Inggris. Selain itu, artikel yang muncul dalam
beberapa jurnal internasional, antara lain di Hitotsubashi Journal of
Economics.
Pada usia 31 tahun, Bambang sudah bergelar doktor. Selesai doktor, Bambang menjadi pengajar di FE UI. Bambang juga aktif di dunia penelitian serta menjadi konsultan dari berbagai lembaga dan institusi. Banyak jabatan ketua disandangnya dari berbagai kegiatan akademik maupun sosial. Bambang Brodjonegoro merupakan Dekan di UI yang usianya di bawah 40 tahun.
Gerak Bambang di Fakultas Ekonomi tidak lama namun memiliki segudang prestasi. Bambang turut merintis program Pascasarjana dan mengembangkannya menjadi double degree dengan Australian National University serta dengan salah satu universitas di Belanda.
Pada usia 31 tahun, Bambang sudah bergelar doktor. Selesai doktor, Bambang menjadi pengajar di FE UI. Bambang juga aktif di dunia penelitian serta menjadi konsultan dari berbagai lembaga dan institusi. Banyak jabatan ketua disandangnya dari berbagai kegiatan akademik maupun sosial. Bambang Brodjonegoro merupakan Dekan di UI yang usianya di bawah 40 tahun.
Gerak Bambang di Fakultas Ekonomi tidak lama namun memiliki segudang prestasi. Bambang turut merintis program Pascasarjana dan mengembangkannya menjadi double degree dengan Australian National University serta dengan salah satu universitas di Belanda.
Karir Bambang di pemerintahan berawal ditunjuknya oleh
Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai Pelaksana tugas Kepala Badan
Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sejak 21 Januari 2011, menggantikan Anggito
Abimanyu. Bambang
dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Wakil Menteri Keuangan II
pada 1 Oktober 2013, mengganti Mahendra Siregar, yang terpilih
untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro terpilih
sebagai Menteri Keuangan untuk Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo
(Jokowi). Bambang menggantikan posisi Chatib Basri yang sebelumnya menjabat di
era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bambang menjabat sekitar 19 bulan. Bambang diminta
menjadi menteri keuangan pada usia 48 tahun oleh Presiden Jokowi dalam Kabinet
Kerja 2014-2019. Bambang
Brodjonegoro ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Sofyan Djalil
menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas pada
pengumuman resmi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu. 27 Juli 2016
Pada 13 Oktober 2014, Bambang menerima anugerah Bintang Mahaputra Utama dari Presiden, yang diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara.
Pada 13 Oktober 2014, Bambang menerima anugerah Bintang Mahaputra Utama dari Presiden, yang diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasa yang luar biasa di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara.
Banyak torehan yang di
hasilkan selama 19 bulan menjabat Menteri Keuangan. Bambang sukses memuluskan APBN-P
2015 yang sempat menimbulkan perdebatan antara KIH dan KMP. Prestasi lain yang telah ditorehkan
oleh Bambang Brodjonegoro adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan
tentang penghapusan PPN untuk jasa kesenian dan hiburan oleh pemerintah. Hal
itu dilakukan untuk menjaga harmonisasi aturan, sebab dalam pajak tidak boleh
ada double taxation. Jika sudah dikenai pajak oleh pemerintah daerah maka tidak
perlu lagi dikenai pajak oleh pemerintah pusat. Ketika
masih menjadi Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengeluarkan program Bantuan
Tunai Bersyarat yang ditujukan untuk masyarakat yang memenuhi syarat-syarat
tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Bambang menetapkan anggaran
kesehatan sebesar 5% dari APBN sesuai dengan yang tertera dalam UU Kesehatan. Tahun 2015
akan berakhir, Bambang Brodjonegoro membantu Dirjen Pajak untuk mengejar
realisasi penerimaan pajak. Keduanya terus berusaha menghimbau sekitar 50
wajib bapak besar untuk membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan
pajak, meski tetap tidak akan mencapai target yang telah ditetapkan.
Di luar dunia akademik, Bambang
Brodjonegoro juga dikenal mulai dari tingkat pasar modal hingga pemerintahan. Bambang aktif dalam berbagai organisasi sosial ini sangat tidak asing dengan
banyak Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) seperti PT. PLN, PT. ANTAM, PT. TELKOM, dan
lain-lain. Keahlian Bambang dalam
bidang Ekonomi Pembangunan, khususnya wilayah perkotaan, membuat banyak
perusahaan dan lembaga pemerintah memberi kepercayaan untuk duduk sebagai dewan
komisionaris dan atau konsultan independen.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar