GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Keynote
Speech
Pada Acara Penyerahan
Penghargaan WTP atas LKPD TA 2021 Lingkup Provinsi Kalimantan Barat
(Kamis, 20 Oktober 2022)
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat
Siang, dan Salam Sejahtera untuk kita
semua…
Yang saya hormati:
·
Para
Anggota FORKOMPIMDA Provinsi Kalimantan Barat
·
Para
Walikota/Bupati Lingkup Provinsi Kalimantan Barat
·
Sekretaris
Daerah Provinsi Kalimantan Barat
·
Kepala
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Barat
·
Kepala
Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat
·
Kepala
BI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
·
Kepala
OJK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
·
Kepala
BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
·
Para
Kepala Kanwil di lingkup Kementerian Keuangan
·
Kepala
Satuan Kerja UAPPA-W lingkup Kalimantan Barat
·
Para Hadirin Sekalian…
Syukur Alhamdulillah, segala
puji kita persembahkan ke hadirat Allah, SWT, atas segala nikmat dan karunia
yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita berkesempatan untuk hadir secara daring pada acara Penyerahan Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD} TA 2021 Lingkup Provinsi Kalimantan Barat.
Pada
kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Barat yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai sarana
koordinasi, sinergi, dan penyebarluasan informasi kinerja LKPD dan LKKL sampai
dengan Desember 2021 pada wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
Saya
sampaikan apresiasi pula atas pemberian penghargaan kepada LKPD yang mendapat
predikat WTP periode tahun 2021 dari Kementerian Keuangan serta pemberian
penghargaan LKKL kepada Satuan Kerja Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah (UAPPA-W) terbaik periode 2021 lingkup wilayah Kalimantan Barat dari
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, sebagai upaya mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta melaksanakan
pelaporan keuangan yang kredibel dan akuntabel.
Hadirin
sekalian,
Pencapaian
laporan keuangan yang WTP tersebut tidak lepas dari perjalanan Republik
Indonesia dalam membangun tata Kelola yang akuntabel. Ketika Pemerintah daerah
berupaya untuk tetap mempertahan WTP, beberapa hal penting yang harus menjadi
perhatian pemerintah daerah berkenaan. Pemerintah Daerah harus memperhatikan
efektivitas dan keandalan sistem pengendalian internal dan system akuntansi
yang diterapkan oleh masing-masing pemerintah daerah, sehingga apabila terjadi
perubahan peraturan yang berdampak terhadap LKPD mampu segera ditindaklanjuti.
Pemerintah harus memperhatikan kompetensi para pengelola keuangan daerah agar
kesinambungan pembuatan laporan keuangan dapat dilaksanakan secara
berkelanjutan. Pemerintah daerah harus mampu melakukan atau menindaklanjuti
rekomendasi hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh pihak pemeriksa. Pemerintah
daerah harus berkomitmen secara penuh dan mendukung penuh pelaksanaan pelaporan
keuangan yang kredibel dan akuntabel. Pemerintah daerah selalu membangun
komunikasi dan bersinergi dengan seluruh stakeholders, termasuk penguatan peran
APIP dalam lingkup pemerintah daerah. Jangan dilupakan control dari DPRD untuk
selalu diperhatikan oleh pemda berkenaan.
Hadirin sekalian,
Sebagai
wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam melaksanakan wewenang koordinasi dan
pembinaan, dapat kami sampaikan bahwa penghargaan WTP diperoleh oleh 14
pemerintah daerah dari 15 pemerintah daerah dalam lingkup Provinsi Kalimantan
Barat. Hal ini merupakan apresiasi yang luar biasa bagi Provinsi Kalimantan
Barat. Diharapkan untuk periode pelaporan berikutnya semua pemerintah daerah
mampu mendapatkan penghargaan WTP, amin ya robbal alamin.
Dari
37 UAPPAW lingkup Kalimantan Barat, terdapat 12 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah yang mendapat penghargaan. Hal ini
merupakan apresiasi yang luar biasa bagi Provinsi Kalimantan Barat.
Hadirin sekalian,
Sebagaimana
sambutan Ibu Menteri Keuangan pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi yang
merupakan pemberian selamat atas pencapaian WTP untuk LKPD tahun 2021 kepada
pemerintah daerah dan diharapkan dapat mempertahankan pencapaian WTP yang telah
diperoleh. Pencapaian WTP terhadap pemda 5, 10, dan 15 kali berturut turut
merupakan pencapaian yang luar biasa.
Di
wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Pemda yang memperoleh opini WTP 5 kali
berturut turut adalah pemda Kabupaten Kapuas Hulu, Pemda Kabupaten Ketapang,
Pemda Kabupaten Kubu Raya, Pemda Kabupaten Landak, Pemda Kabupaten Mempawah,
Pemda Kabupaten Sanggau, dan Pemda Kota Singkawang. Untuk pemda yang memperoleh
opini minimal 10 kali berturut-turut adalah Pemda Kota Pontianak, Pemda
Kabupaten Sintang, dan Pemda Kabupaten Sekadau. LKPD tahun 2021 juga menorehkan
prestasi untuk pertama kalinya Kabupaten Kayong Utara meraih Opini WTP atas
LKPD Kabupaten Kayong Utara. Mudah-mudahan untuk kedepan kita bisa memperoleh
opini WTP minimal 15 kali berturut-turut, amin ya robbal alamin.
Dalam
perspektif yang lebih luas, semestinya WTP bukan lagi hanya menjadi target
pencapaian opini Laporan Keuangan namun yang lebih penting agar menjadi budaya
kerja sehari-hari. Pencapaian Opini WTP juga mencerminkan pengelolaan keuangan
yang transparan, akuntabel yang pada gilirannya memberikan manfaat bagi
kesejahteraan seluruh masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat.
Para
Pimpinan Daerah agar memanfaatkan momentum pencapaian Opini WTP untuk
mengembangkan pembangunan daerahnya melalui penggalian sumber-sumber pendapatan
asli daerah secara intensif/ekstensif yang dikelola secara transparan dan
akuntabel.
Hadirin sekalian,
Hal
yang luar biasa adalah kita mampu melewati pandemi Covid 19 ini dengan
pencapaian meningkatnya pemerintah daerah yang memperoleh WTP pada tahun 2021. Pada
APBN 2021 fokus utama masih terkait dengan pandemi Covid 19 yang saat ini
terjadi, untuk melakukan penanganan pandemi, percepatan pemulihan ekonomi dan
penguatan reformasi. Prioritas Belanja Negara dalam penanganan pandemi Covid 19
dan pemulihan ekonomi harus seiring dan sejalan agar kondisi kesehatan masyarakat
terjaga dan kegiatan ekonomi yang terdampak oleh pandemi juga tetap dapat
bertahan dan makin membaik prospeknya.
Pada
awal periode tahun 2021, pandemi Covid masih belum menunjukkan kondisi yang
membaik. Jumlah masyarakat yang terpapar cenderung fluktuatif. Kondisi yang
seperti ini juga berpengaruh pada peranan APBN dalam menangani pandemi
tersebut.
Kegiatan
yang terkait dengan Penanganan pandemi atau dikenal dengan Program PC- PEN,
yaitu :
a. Belanja Bidang Kesehatan : terkait klaim
pasien yang dirawat di RS
b. Dana Batuan Sosial : terkait BLT, PKH, bansos
tunai, bansos sembako, kartu pra kerja
c. Beberapa Program Prioritas : terkait program
padat karya pada beberapa KL, yaiu PUPR, Perhubungan, Pertanian
d. Dukungan untuk sektor UMKM dan Korporasi:
terkait BPUM, penyaluran KUR dan Pembiayaan UMi
Hadirin sekalian,
Pelaksanaan
belanja APBN untuk sisa periode tahun 2022 ini diharapkan dapat lebih akuntabel
dan transparan mulai dari sisi perencanaan, penyaluran sampai dengan
pelaporannya. Untuk penyerapan APBN di Kalimantan Barat sampai dengan
pertengahan Oktober 2022 ini tercatat sebesar 65,16% atau sekitar
Rp.6.836.422.337.769 dari pagu awal DIPA sejumlah Rp.10.663.388.635.000.
diharapkan pada akhir tahun anggaran 2022 dapat terserap minimal 94,25% dari
pagu, atau dapat diusahakan terserap 100%, amin ya robbal alamin.
Dalam
lingkup Provinsi Kalimantan Barat juga dikenal dengan penyaluran TKDD yakni
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. TKDD ini terdiri dari dana Bagi Hasul, Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dana
insentif daerah, dan dana desa. Realisasi TKDD sampai dengan bulan Oktober
adalah 72,92% atau sebesar Rp.13.597.080.000.000 dari pagu sebesar Rp.18.647.720.000.000.
Bapak/Ibu
yang bertanggung jawab dan memiliki alokasi dana tersebut harus dapat mencapai sasaran dan output secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan evaluasi
ini menjadi sarana komunikasi dan bertukar informasi dari semua pihak yang
terkait baik di Pusat maupun lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan
fungsi Pemerintah benar benar hadir dan dapat dirasakan dalam melayani
masyarakat.
Akhir
kata dari saya, marilah kita mengawal penyaluran APBN/APBD di wilayah Provinsi
Kalimantan Barat untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraaan masyarakat
Kalimantan Barat
Wassalamualaikum
warahmatulahi wabarakatuh,
Selamat Siang dan Salam Sejahtera
untuk kita semua
Tidak ada komentar:
Posting Komentar